Latest News

Recent Posts

  • Kapoda Jatim Bersama Gubernur Tinjau Kesiapan Alat Mitigasi Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

    By Admin → 05 November 2025


     SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung kesiapan peralatan Search and Rescue (SAR) yang dimiliki oleh jajaran Polda Jatim, meliputi Korps Brimob, Direktorat Polairud, dan Dit Sabhara. 

    Kegiatan peninjauan dilaksanakan usai apel siaga bencana secara serentak di seluruh Polres/ta/tabes jajaran Polda Jawa Timur, Rabu (5/11/2025).

    Apel tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur, seiring meningkatnya intensitas curah hujan. 

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim melihat satu per satu peralatan yang dimiliki, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis penyelamatan, peralatan penyelam, alat evakuasi banjir, drone pemantau hingga perlengkapan pertolongan medis lapangan. 

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dalam kondisi siap pakai dan dapat digerakkan kapan pun saat terjadi bencana.

    Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapan seluruh unsur SAR menjadi prioritas utama mengingat Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.

    “Kami memastikan bahwa seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap bergerak kapan saja," tegas Irjen Pol Nanang.

    Menurut Kapolda Jatim, kesiapsiagaan ini bukan hanya soal peralatan, tetapi juga kemampuan personel untuk merespons cepat di lapangan. 

    "Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menjadi kunci penanganan bencana yang efektif,”ujar Irjen Pol Nanang.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polda Jatim dan jajaran dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah. 

    Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergitas lintas instansi untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

    "Diharapkan koordinasi dan respons penanganan bencana dapat berjalan semakin cepat, tepat, dan terukur, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat Jawa Timur tetap terjaga," ujar Gubernur Khofifah. (*)

  • Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana

    By Admin →

    Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).

    Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.

    Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.

    “Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.

    Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.

    “Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.

    Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.

    “Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.

    Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan.

  • Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat

    By Admin →

    Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025). Hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam rangka memastikan keamanan masyarakat.

    Sigit mengungkapkan bahwa apel ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia atau Polda jajaran. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan ribu personel Korps Bhayangkara. 

    "Apel ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh 155.938 personel gabungan, termasuk 2.915 personel di lokasi Mako Korbrimob," kata Sigit usai memimpin apel. 

    Sigit menegaskan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personel kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. 

    Menurut Sigit, dengan adanya apel ini nantinya personel kepolisian bakal hadir di garis terdepan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat Indonesia dalam rangka tanggap darurat bencana

    "Polri berkomitmen untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pelayanan, serta rasa aman bagi masyarakat," ujar Sigit. 

    Berdasarkan laporan BMKG, saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi dari bulan ini sampai dengam Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina dalam kategori lemah diprediksi juga mulai muncul pada bulan ini dan akan berlangsung hingga bulan Februari 2026.

    "Apel ini juga bertujuan memperkuat sinergi lintas sektoral dalam merespon keadaan darurat, serta mempersiapkan personel dan Sarpras guna memitigasi potensi bencana yang dapat terjadi dan meminimalisir kerugian," ucap Sigit. 

    Dalam hal ini, kata Sigit, Polri menyiagakan berbagai sarana dan prasarana (sarpras) pendukung menghadapi tanggap darurat bencana, di antaranya 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen.

    Lebih dalam, menurut Sigit, dalam kesiapan maupun menghadapi bencana, diperlukan kolaborasi atau sinergisitas seluruh stakeholder terkait. Hal itu tentunya untuk kepentingan masyarakat khususnya yang terdampak bencana alam. 

    "Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana," tutup Sigit.

  • Kapolres Ponorogo Hadiri Gelar Pasukan Waspada Dan Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi

    By Admin →


    Ponorogo — Kapolres Ponorogo menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Rabu (5/11/2025).  

    Apel yang digelar di Alun-alun Kabupaten Ponorogo ini juga dihadiri oleh Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. selaku pimpinan apel, didampingi Wakil Bupati Hj. Lisdyarita, S.H., Ketua DPRD Agus Dwi Prayitno, S.H., M.Si., dan Dandim 0802/Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra dan jajaran Forkopimda.

    Dalam amanatnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan bahwa apel ini menjadi langkah nyata dalam memastikan kesiapan seluruh pihak menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi saat musim penghujan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, respons cepat, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan agar penanganan bencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.  

    “Kita harus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika bencana datang. Kesiapsiagaan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Bupati.  

    Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo yang turut hadir menyampaikan bahwa Polres Ponorogo siap mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. “Kami telah menyiapkan personel dan sarana pendukung untuk membantu penanganan bila terjadi bencana. Sinergi dengan TNI, BPBD, serta instansi terkait terus kami perkuat,” jelasnya.  

    Melalui apel gelar pasukan ini, diharapkan seluruh unsur di Kabupaten Ponorogo semakin tanggap dan solid dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat seiring datangnya musim hujan.
  • Polda Jatim dan Forkopimda Gelar Apel Siaga Bencana Serentak Hadapi Cuaca Ekstrem

    By Admin →

    SURABAYA – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur melaksanakan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Rabu (5/11/2025). 

    Kegiatan ini diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan berbagai instansi pemerintah daerah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Jawa Timur.

    Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan kolektif seluruh unsur dalam menghadapi dinamika perubahan cuaca dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jatim.

    “Apel kesiapan tanggap darurat bencana di Jawa Timur yang juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini untuk mengecek kembali kesiapan personel dan peralatan yang kita miliki agar benar-benar siap membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Kapolda Jatim.

    Irjen Pol Nanang menjelaskan, Polda Jatim menurunkan sekitar 1.400 personel gabungan dari berbagai instansi dalam apel ini.

    Sementara itu di seluruh jajaran Polres dan Polresta se-Jawa Timur terdapat sekitar 6.000 personel yang juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak.

    “Kami berkolaborasi dengan Pemda, TNI, BNPB, dan semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat," ujar Irjen Pol Nanang.

    Kapolda Jatim berharap dengan kesiapan dan kesigapan personel ini, dapat merespons dengan cepat dan tepat dalam penanganan bencana alam.

    "Diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu demi keselamatan dan ketahanan masyarakat Jawa Timur, karena ini menyangkut pertolongan terhadap jiwa,” tegas Irjen Pol Nanang

    Dalam apel tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto juga membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menekankan pentingnya sinergi nasional, dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global.

    Berdasarkan laporan BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, meliputi 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. 

    Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi.

    Selain itu, dalam amanatnya juga disampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat Ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi di dunia menurut World Risk Index 2025. 

    Karena itu, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor tama keberhasilan penanganan bencana.

    Kapolda Jawa Timur menegaskan dalam amanat tersebut ada delapan penekanan penting bagi seluruh personel di lapangan, diantaranya :

    1. Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan bersama BMKG dan pihak terkait.

    2. Menyampaikan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

    3. Menyiapkan personel, sarana, prasarana, serta logistik yang siap digerakkan setiap saat.

    4. Melakukan simulasi tanggap darurat secara rutin sebagai sarana edukasi.

    5. Mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam evakuasi, pealuran bantuan, dan rehabilitasi masyarakat terdampak.

    6. Melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional.

    7. Menjalankan penanggulangan bencana sesuai prosedur dengan evaluasi berkelanjutan

    8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, dan relawan.

    “Kita diberi amanah untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk bencana. Negara harus selalu hadir memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat,” tegas Kapolda Jatim.

    Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting bagi Jawa Timur dalam memperkuat kesiapan tanggap darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat menjelang puncak musim hujan pada November 2025 hingga Januari 2026. (*)

  • Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Gencarkan Pengawasan HET Beras, Tekankan Kepatuhan Harga Demi Stabilitas Pangan

    By Admin →

    BANYUWANGI – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jatim melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan terhadap kepatuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Selasa (4/11/2025).

    Dalam kegiatan itu Polresta Banyuwangi Polda Jatim menggandeng tim gabungan yang terdiri dari Bulog, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

    Kegiatan ini berfokus di Pasar Banyuwangi, salah satu titik pantau utama dalam Sistem Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Daerah (SP2KP).

    Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga beras dan mencegah praktik penimbunan atau penjualan di atas batas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dalam peninjauan di salah satu toko sampel di Pasar Banyuwangi, Tim Satgasda menemukan adanya indikasi pelanggaran HET. 

    Beras premium dengan merek "Coconut Merah" dan "Gandrung" kedapatan dijual dengan harga Rp. 75.000,- per 5 kg, melebihi ketetapan HET. 

    Sebagai tindak lanjut, Tim Satgasda Polresta Banyuwangi Polda Jatim langsung memberikan surat teguran tertulis kepada pemilik toko.

    Sementara itu, stok beras premium tercatat sebanyak lima sak (ukuran 5 kg), dan stok beras medium dilaporkan nihil. 

    Kabar baiknya, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga di bawah HET, yakni Rp. 60.000,- per 5 kg.

    Selain tindakan represif berupa teguran, Tim Satgasda juga melakukan upaya preventif dengan memasang spanduk (banner) informasi HET di area Pasar Banyuwangi. 

    Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi masif kepada para pedagang dan konsumen agar mengetahui batasan harga yang berlaku.

    Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menekankan komitmen Polresta Banyuwangi dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

    "Kami tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi pangan, terutama dengan menjual beras di atas HET yang ditetapkan," tegas Kombes Rama.

    Ia mengatakan Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jatim akan terus bergerak mengawasi seluruh rantai pasok. 

    "Kepatuhan terhadap HET adalah harga mati demi melindungi daya beli masyarakat," tegas Kapolresta Banyuwangi.

    Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan bahwa pengawasan akan terus diintensifkan.

    "Penemuan hari ini merupakan langkah awal penertiban. Kami telah memberikan teguran tertulis dan edukasi," ujarnya.

    Rencana tindak lanjut Polresta Banyuwangi akan mengintensifkan pengawasan di seluruh ritel modern maupun tradisional, utamanya pada titik sampling SP2KP. 

    "Kami juga akan melaksanakan sosialisasi masif. Jika masih ditemukan pelanggaran berulang, kami akan mengambil tindakan sanksi yang lebih tegas, baik kepada pengecer, distributor, maupun produsen, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Kompol Yoga.

    Polresta Banyuwangi mengimbau seluruh pelaku usaha beras di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk mematuhi ketentuan HET yang berlaku dan turut serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan stabil.(*)

  • Pembelajaran Kolaboratif: Siswa Diktukba SPN Polda Jatim Tawarkan Solusi Digital untuk UMKM Koi Blitar

    By Admin →


     BLITAR – Program 'Live In' bagi Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim tak hanya sekadar pelatihan kepolisian konvensional. 

    Mengusung konsep pembelajaran berbasis nyata, para siswa kini terjun langsung ke denyut nadi masyarakat, berkolaborasi memecahkan masalah riil yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    ​Pada Selasa (4/11/2025), salah satu kelompok siswa yang melaksanakan 'Live In' di wilayah hukum Polres Blitar Kota, memulai pengalaman mereka di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. 

    Fokus mereka tertuju pada UMKM budidaya Ikan Koi, sebuah potensi lokal yang menghadapi tantangan pemasaran signifikan.

    ​Sebelum terjun ke lokasi, para siswa menerima pembekalan di Mapolres Blitar Kota. 

    Mewakili Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., Kabag SDM Kompol Imron, S.Sos., M.M., memberikan arahan yang sarat akan penekanan etika dan kehormatan.

    ​"Jaga sikap, rasa hormat, dan marwah institusi SPN Polda Jatim serta Polres Blitar Kota. Ini adalah kunci utama saat siswa sekalian berinteraksi langsung dengan masyarakat," tegas Kompol Imron.

    ​Berbekal arahan tersebut, para siswa menuju lokasi 'Live In'. Salah satu kelompok beruntung dapat tinggal dan berinteraksi secara intensif di kediaman Tunggul Jati Ardiansyah, seorang pelaku UMKM Budidaya Ikan Koi yang juga pemilik Joyokusumo Koi Farm.

    ​Keseharian mereka diwarnai dengan implementasi kohesi sosial. 

    Para siswa tidak sekadar menjadi tamu, namun para siswa menerima edukasi mendalam dari Tunggul Jati Ardiansyah. 

    Para siswa dikenalkan berbagai jenis ikan koi, metode penanganan penyakit, hingga seluk-beluk pemeliharaan.

    Dalam diskusi yang berkembang, terungkap sebuah permasalahan krusial. 

    Tunggul menyampaikan bahwa penjualan ikan koi masih sangat tersegmentasi dan belum mampu menembus pasar yang lebih luas.

    "Penjualan masih menyasar pada golongan masyarakat tertentu. Ini tantangan yang belum terpecahkan," ungkapnya.

    ​Fakta lapangan ini memantik gagasan cemerlang dari salah seorang siswa Diktukba Polri SPN Polda Jatim, Satrio Wibowo Anggoro Adhji Saputro, yang akrab disapa Ronggo. 

    Ia memaparkan ide solutif kepada Marcel, karyawan Joyokusumo Koi Farm, yang berfokus pada pentingnya digital branding.

    Menurut Ronggo, UMKM Koi Farm tidak bisa lagi mengandalkan penjualan konvensional.

    "Kuncinya adalah membangun Brand Digital yang kuat. UMKM harus memanfaatkan teknologi media digital tidak hanya untuk berjualan, tetapi yang lebih penting, untuk mengedukasi pasar tentang kualitas koi lokal." papar Ronggo.

    ​Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut. Siswa Ronggo mendorong setiap UMKM untuk memiliki identitas digital yang jelas. 

    Tujuannya agar koi lokal, khususnya dari Blitar, mampu dikenal oleh konsumen secara nasional hingga menembus pasar mancanegara.

    ​"Kita juga harus mengajak influencer atau penggiat media sosial untuk berkolaborasi dengan pemilik Koi Farm," tambahnya, menekankan kekuatan jejaring digital.

    ​Program 'Live In' ini, pada akhirnya, menegaskan satu filosofi. 

    Seperti yang disimpulkan dalam interaksi tersebut, budidaya ikan koi bukan sekadar menjual ikan.

    "Ini adalah tentang menjual keindahan, menikmati hobi, dan yang paling utama, membangun kepercayaan," pungkas Ronggo.

    Sementara itu di lokasi terpisah Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo mengatakan inti dari Live In ini adalah pembelajaran dua arah.

    Dari program ini diharapkan nantinya setelah lulus dapat Bintara Polri Polda Jatim yang mampu mempraktikkan tugas fungsi teknis Polri dan dapat memahami realitas sosial serta menginternalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya secara kontekstual.

    "Program Live In secara khusus dirancang untuk memperkuat nilai-nilai empati, toleransi, tanggung jawab sosial, serta kepemimpinan yang humanis," pungkas Kombes Agus. (*)